DPR bantah pelanggaran pemilihan hakim MK menjadi sikap resmi yang disampaikan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI menanggapi tudingan pelanggaran prosedur dalam proses pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. DPR menegaskan seluruh tahapan seleksi telah dilakukan sesuai konstitusi dan undang undang yang berlaku, serta dilaksanakan secara terbuka.Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan sejumlah pihak ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menilai proses pemilihan hakim MK dari unsur DPR bermasalah. DPR menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan mengabaikan fakta prosedural yang telah dijalankan.Isu.